Teologi


Peran Perempuan Dalam Gereja Katolik Menurut KHK 1983
Leo Purnanto - 14 Jan 2018, 14:21

Peran perempuan dalam kehidupan sosial mau tidak mau harus berbenturan dengan kebudayaan. Dalam benturan itu, tidak jarang perempuan mendapatkan predikat sebagai kelompok nomor dua setelah laki-laki. Akibatnya, setiap peran di muka publik selalu didominasi dengan kaum laki-laki. Sedangkan perempuan yang lebih bersifat lembut dan ‘dianggap lemah’ harus berada di balik dominasi laki-laki.

Perkembangan dunia ekonomi-sosial-politik yang memberikan ruang bagi perempuan mampu mendobrak pandangan sempit akan bias gender. Pada kenyataannya perempuan mampu melakukan bahkan mengungguli apa yang biasa dilakukan laki-laki. Gereja sejak Konsili Vatikan II pun juga sudah terlibat dalam usaha mendukung kesamaan martabat antara laki-laki dan perempuan (LG 32). Dengan eklesiologi baru yang berfokus pada umat Allah itu, semua umat beriman harus berperan nyata dalam hidup menggereja.

Berdasarkan perkembangan eklesiologi baru paska KV II, saya akan memberikan pemaparan mengenai peran serta kaum perempuan dalam hidup menggereja. Agar lebih mendapatkan dasar hukum gerejawinya, penulisan makalah ini akan mengacu pada KHK 1983 yang secara teologis adalah hasil dari usaha pembahasaan ulang teologi baru ke dalam ranah hukum yang lebih bersifat minimalis dan presisi.     

Peran Perempuan Dalam Gereja Berdasarkan KHK 1983

Gereja Katolik mendukung dan selalu mengupayakan kesamaan martabat antar umat Allah. Dalam kanon 208 tertulis: “Di antara semua orang beriman Kristiani,… ada kesamaan sejati dalam martabat dan kegiatan; dengan itu semua sesuai dengan kedudukan khas dan tugas masing-masing, bekerja sama membangun Tubuh Kristus”. Kanon ini hendak menggarisbawahi bahwa semua umat beriman (awam-klerus maupun laki-laki-perempuan) mendapat porsi yang sama dalam hidup menggereja. Hanya saja, kanon tersebut juga memberikan tekanan pada perbedaan kedudukan dan fungsi masing-masing. Antara klerus dan awam tidak mungkin bertukar fungsi. Kesamaan martabat sebagai orang beriman Kristiani tidak bisa disamakan dengan kesamaan fungsi[1]. Hal ini berarti ada peran yang hanya dijalankan oleh orang-orang tertentu saja yang tidak semua orang boleh menjalankannya.  

Perbedaan peran itu tampak dalam pembagian umat Allah yaitu antara klerus dan awam (kan. 207 §1). Klerus atau kaum tertahbis bertugas sebagai pelayan-pelayan suci dalam Gereja. Gereja Katolik menegaskan bahwa hanya laki-laki yang telah dibaptis yang dapat menerima tahbisan suci secara sah (kan. 1024). Dengan demikian, perempuan tidak bisa menjadi klerus. Penekanan laki-laki dalam penerimaan tahbisan suci harus dilihat sebagai perbedaan peran dalam kesatuannya dalam Tubuh Kristus. Dan bukan untuk menghilangkan peran perempuan dari Gereja. Kaum perempuan memang tidak bisa menerima tahbisan suci dan ini bukan berarti bahwa tidak ada peran bagi perempuan. Perlu diingat bahwa di dalam Gereja ada banyak tempat bagi perempuan untuk ambil bagian dalam membangun Tubuh Kristus. Sekali lagi, peran itu sesuai dengan kedudukan dan tugas masing-masing.

Untuk mempermudah memberikan gambaran tentang peran perempuan, saya akan membaginya dalam tiga kategori, yaitu peran dalam peribadatan, peran dalam struktur jabatan, dan peran dalam tugas Gereja.

  • Peran dalam peribadatan

Tugas Gereja menguduskan secara istimewa melalui liturgi suci (kan. 834 §1) dan suatu peribadatan dapat disebut liturgi apabila dilaksanakan atas nama Gereja oleh orang-orang yang memang mendapatkan legitimasi untuk melakukannya (kan. 834 §2). Mengacu pada kanon 835 seluruh umat beriman mendapatkan legitimasi untuk berperan dan bertanggung jawab dalam perayaan liturgi dan tetnu saja sesuai dengan tugas masing-masing. Para uskup dan imam (otoritasnya di bawah uskup) berkat tahbisan yang diterimanya mengemban tugas pengudusan Gereja sebagai pelayan suci (kan. 835 §1 dan §2). Para diakon mengambil bagian dalam liturgi sesuai dengan norma-norma yang mengaturnya (kan. 835 §3). Sedangkan umat beriman menjalankan tugas menguduskan dengan ikut berpartisipasi aktif dengan mengambil bagian sesuai caranya masing-masing dalam perayaan liturgi (kan. 835 §4). Pada paragraf keempat ini, umat beriman awam mendapat penegasan akan peran mereka di dalam peribadatan. Peran serta ini tidak melihat adanya pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, seorang perempuan mempunyai dasar hukumnya untuk berperan serta dalam peribadatan.

Dengan mengacu pada kanon 230 §2, hampir seluruh tugas dalam peribadatan bisa dilakukan oleh perempuan, kecuali tugas yang memang harus dilakukan oleh imam. Tugas sebagai lektor misalnya, dalam kanon 230 §1 menekankan bahwa awam laki-laki yang dapat diangkat secara tetap menjadi lektor. Tetapi, di paragraf kedua perempuan pun bisa menjadi lektor. Hanya saja pengangkatannya bersifat sementara.  Ketika Gereja kekurangan pelayan, perempuan bisa saja berperan melakukan pelayanan sabda, memimpin doa-doa liturgis, menerimakan sakramen baptis, dan membagikan komuni suci (kan. 230 §3). Oleh karena itu, tidak mengherankan bila kaum perempuan juga bisa menjadi prodiakon.

Jelaslah bahwa Gereja Katolik memberikan tempat bagi perempuan untuk terlibat dalam peribadatan. Mereka bisa menjadi lektor, misdinar, penyanyi, komentator, prodiakones, memimpin ibadat sabda, dan bagian-bagian lain yang mungkin untuk diisi oleh perempuan. Perlu kita sadari bersama bahwa peran-peran itu harus tetap mengacu pada norma-norma yang ada dan kebijakan dari uskup setempat.

  • Peran dalam struktur jabatan

Kanon 208 selain menjadi dasar kesamaan martabat juga bisa menjadi dasar adanya tanggung jawab bersama yang harus dipegang oleh seluruh umat beriman. Perkembangan hidup Gereja tidak dimonopoli oleh klerus, tetapi awam pun ikut terlibat di dalamnya. Di sinilah letak tanggung jawab bersama itu.

Semakin kompleksnya tata kelola di Gereja dan tenaga klerus juga terbatas, membuat administrasi Gereja seringkali menemui hambatan. Seorang imam yang harus mengurusi masalah keuangan di paroki belum tentu memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Banyak imam juga mengalami kesulitan ketika harus berjuang sendiri menjalankan suatu kebijakan. Atas dasar hal ini, kaum awam dapat mengambil bagian dalam suatu jabatan tertentu yang dapat memenuhi kebutuhan Gereja.

Lebih lanjut, Gereja memberikan ruang bagi awam yang cakap untuk mengemban tugas-tugas Gerejawi (kan. 228 §1), awan yang unggul dalam pengetahuan dapat menjadi penasihat dan juga dapat menjadi anggota-anggota dewan yang bertugas untuk membantu para gembala (kan. 228 §2). Melalui kanon 228 ini, akhirnya banyak awam (dan tentu saja termasuk perempuan di dalamnya) mengisi jabatan-jabatan tertentu di keuskupan maupun paroki, misalnya anggota dewan keuangan (kan. 537), anggota dewan paroki, ataupun ketua-ketua wilayah.

Selain terlibat dalam pengurusan administrasi Gereja, perempuan yang memiliki kapasitas sesuai dengan tuntutan Gereja dapat mengajar ilmu-ilmu suci (kan. 229 §3). Peran mengajar ini sangat membantu Gereja dalam mempersiapkan imam-imam baru dan mengajarkan iman yang benar kepada umat. Peran ini dapat dikatakan sebagai usaha mempersiapkan masa depan Gereja. Hanya saja, penugasan ini perlu mendapatkan mandat dari otoritas Gerejawi.

  • Peran dalam karya-karya Gereja

Gereja hadir di tengah-tengah dunia bersemangatkan ajaran Kristus. Dengan semangat itu Gereja memiliki tugas meneruskan karya-karya Kristus sehingga semakin banyak orang akan merasakan kasih Allah. Karya-karya kerasulan, baik yang berciri karitatif ataupun karya kesalehan lainnya merupakan misi Gereja sehingga semua umat beriman diundang untuk terlibat dalam misi ini.

Pelaksanaan karya-karya kerasulan dapat berbentuk organisasi (kan. 215) maupun berdasar inisiatif sendiri (kan. 216). Setiap usaha kerasulan baik yang bersifat organisasi maupun perseorangan tetap membutuhkan persetujuan dari otoritas Gerejawi apabila hendak menggunakan nama Katolik. Berikut ini adalah beberapa contoh peran serta kaum awam dalam menjalankan karya kerasulan dalam bentuk organisasi, yaitu Wanita Katolik dan PMKRI.

Karya kerasulan seperti WK dan PMKRI banyak melibatkan peran serta kaum perempuan di dalamnya. Perempuan tidak lagi dipandang sebagai kaum lemah yang harus berada di bawah laki-laki. Bahkan banyak karya-karya karitatif lain yang digerakkan oleh kaum perempuan. Bisa jadi, melalui karya-karya merekalah wajah Gereja semakin dikenal oleh masyarakat luas. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa perempuan dapat berperan dalam Gereja.

Penutup

Gereja sangat menjunjung kesamaan martabat umat beriman. Kesamaan martabat menekankan juga adanya perbedaan fungsi yang tidak bisa dipertukarkan antara fungsi klerus dan awam. Hanya saja, melalui kesamaan martabat itu setiap umat beriman memiliki prinsip tanggung jawab bersama dalam membangun Tubuh Kristus. Dasar tanggung jawab bersama dalam kerangka kesamaan martabat inilah yang memungkinkan semua orang memiliki tempat untuk berperan aktif sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Panggilan untuk terlibat dalam hidup menggereja telah menghadirkan peran perempuan di dalamnya. Tentu saja, peran itu sesuai dengan norma-norma yang ada. Ada banyak pos di dalam Gereja yang menjadi medan peran kaum perempuan. Hal ini semakin membuktikan bahwa Gereja tidak menutup mata terhadap keberadaan mereka. Bahkan sebaliknya Gereja membuka pintu kepada kaum perempuan untuk ikut terlibat sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.

Nuansa kesatuan jemaat yang bersama-sama membangun Tubuh Kristus mampu menghadirkan wajah Gereja di tengah dunia. Dan akhirnya, peran serta kaum perempuan pada khususnya dan seluruh umat beriman pada umumnya telah menumbuhkan semangat kesatuan Gereja sebagai persekutuan umat beriman.

 

 

 

Daftar Pustaka

 

Kitab Hukum Kanonik (Revisi II)

            2016    diterbitkan oleh KWI

           

Soerja Pr, P.W.,

2005    “Demokrasi Dalam Kehidupan Paroki Menurut Hukum Gereja”, dalam Al. Andang L. Binawan (ed), Demokratisasi Dalam Paroki: Mungkinkah?, Kanisius, Yogyakarta, 61-77.

 

[1] P.W. Soerja Pr, “Demokrasi Dalam Kehidupan Paroki Menurut Hukum Gereja”, dalam Al. Andang L. Binawan (ed), Demokratisasi Dalam Paroki: Mungkinkah?, Kanisius, Yogyakarta, 2005, 61-77.

Share :